sisipandang.com – Selasa malam (13/10) di depan konter check-in Asiana Airlines di terminal 3 internasional Bandara Soekarno-Hatta, terlihat kesibukan seperti biasanya. Tidak ada karpet merah. Tidak ada protokol. Hanya antrean panjang, koper yang didorong pelan, dan paspor yang digenggam erat.
Tapi satu wajah di barisan itu membuat kru sisipandang.com berhenti melangkah. MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Berdiri antre seperti penumpang biasa, didampingi dua rimbawan senior koleganya sendiri. Tujuan mereka: Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan.
Ketika dikonfirmasi, MS Kaban tidak berkelit. Dia mengaku terbang ke Seoul bukan mau liburan apalagi sekedar wisata belanja, mereka terbang karena diundang. “Kami diundang,” ucap Kaban dengan senyum khasnya.
Tapi tunggu dulu. Ia mengaku berangkat memenuhi undangan Kangwon National University untuk berdiskusi dan bertukar pikiran tentang masa depan pengelolaan hutan dan penanganan laju emisi karbon di dua negara.
Terdengar mulia. Terdengar penting. Hutan tropis Indonesia adalah paru-paru dunia, dan Korea Selatan adalah raksasa industri yang dikejar target penurunan emisi.
Yang Diundang Bukan Yang Berkuasa
Perhatikan baik-baik. Topiknya adalah masa depan hutan Indonesia. Yang dipanggil ke Korea adalah seorang mantan. Lalu di mana Menteri Kehutanan yang sedang menjabat? Orang yang hari ini memegang kebijakan. Orang yang hari ini memegang data. Orang yang hari ini memegang kewenangan untuk meneken keputusan.
Mengapa kursi diskusi justru dialamatkan kepada orang yang sudah tidak punya kewenangan apa pun? Pertanyaannya tajam, dan tidak bisa disapu begitu saja: murni akademik, atau ada kalkulasi lain?
Universitas bebas mengundang siapa saja. Rekam jejak MS Kaban memang panjang. Tapi dalam dunia diplomasi dan jejaring pengetahuan, siapa yang diundang sering lebih berbicara daripada apa yang dibicarakan.
Apakah menteri aktif ikut diundang? Sampai naskah ini ditulis, belum diperoleh informasi. Diundang lalu berhalangan? Tidak diundang sama sekali? Atau diundang, tapi tak dianggap penting untuk hadir?
Siapa sebenarnya yang dianggap pemegang kunci? Jika mitra luar negeri lebih memilih bicara dengan orang di luar pemerintahan, apa artinya bagi kredibilitas jalur formal kita?
Karbon Tidak Menunggu
Ini bukan seminar pelengkap. Laju emisi karbon menyangkut perdagangan karbon, komitmen iklim, nasib hutan adat, tanaman industri, hutan alam dan masa depan jutaan hektare tutupan hutan. Taruhannya bukan sekadar makalah, melainkan arah kebijakan sebuah negara.
Maka ke mana gagasan kebijakan hutan Indonesia “dikirim” di panggung internasional adalah urusan publik, bukan urusan koper dan boarding pass semata. Ada dua kemungkinan pembacaan, dan keduanya tidak nyaman:
Pertama, ini pengakuan atas rekam jejak. Kepakaran sejati memang tidak berhenti ketika jabatan berakhir. Kedua, ini cermin yang retak. Ketika dunia mencari suara tentang hutan Indonesia, ia mengetuk pintu di luar gedung kementerian. Mana yang benar? Belum ada yang berani menjawab.
Boarding Pass Sudah di Tangan, Jawabannya Belum.
Satu hal pasti: MS Kaban dan dua rimbawan senior yang belakangan diketahui Dr. Hadi S Pasaribu, mantan Dirjen dan Ir. Wandoyo Siswanto, M.Sc. mantan staf ahli di Kementerian Kehutanan era SBY itu, masing-masing sudah mengantongi tiket menuju Seoul.
Yang belum pasti, dan justru paling penting: Apa isi pembicaraan di Kangwoon University? Siapa saja yang duduk di meja diskusi itu? Ke mana hasil pertemuan ini akan dibawa, dan siapa yang akan mendengarnya di Jakarta? Kangwoon University, Kementerian Kehutanan, atau MS Kaban sendiri. Publik menunggu jawaban dari ketiganya.
Sebab hutan kita terlalu besar untuk dikelola dengan diam, dan terlalu penting untuk dibiarkan dengan tanda tanya. Ada apa sebenarnya? | Laporan Hamdan Husein
Recent Comments