sisipandang.com – Saat dunia berdebat tentang cara menahan laju pemanasan global, hutan Indonesia justru sedang terbakar. Bom karbon bisa terlepas jutaan ton per hari. Wandoyo, seorang rimbawan senior menyampaikan peringatan keras dari Korea: menahan simpanan karbon yang sudah ada jauh lebih penting daripada sekadar menanam pohon baru.
Peringatan itulah yang dibawa Ir. Wandoyo Siswanto, M.Sc. dari Forest for Life Indonesia ke podium 2026 International Symposium: The Role of Forests as Carbon Sinks and Direction for Education and Policy, Jumat (16/10/2026) di Kangwon National University, Korea Selatan.
Dalam makalahnya, The Role of Indonesia’s Forests as Carbon Sinks: Lessons, Challenges and Future Directions, ia mengurai betapa besar modal karbon yang Indonesia pegang, sekaligus betapa rapuhnya modal itu.
“Ketika hutan dibuka, didegradasi, dikeringkan, atau dibakar, karbon yang tersimpan dapat lepas kembali ke atmosfer, dan hutan berubah dari penyerap karbon menjadi sumber karbon,” tulis Wandoyo.
Selama 1–14 Oktober 2026, Indonesia tercatat sebagai negara dengan emisi kebakaran hutan dan lahan terbesar di dunia, sekitar 2,93 juta ton karbon per hari. Angka itu jauh melampaui Brasil di peringkat kedua dengan sekitar 892 ribu ton per hari. Dalam perhitungan kasar, laju itu setara sekitar 41 juta ton karbon yang terlepas ke atmosfer hanya dalam dua pekan.
Luas lahan yang terbakar masih diperdebatkan. Data resmi SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 202.004 hektare pada Januari–Juli 2026, belum termasuk Agustus hingga Oktober, atau naik 69 persen dibanding periode yang sama 2025. Analisis IQAir menyebut area terbakar melonjak dari sekitar 109 ribu hektare pada Juli menjadi sekitar 1,32 juta hektare pada Agustus, dengan emisi 273 persen di atas rata-rata musiman pada awal September.
Gambut memperparah keadaan. Indonesia menguasai sekitar 36 persen lahan gambut tropis dunia, dan ketika gambut mengering, api merambat di bawah permukaan dan menghasilkan partikel halus, sulfur dioksida, serta metana jauh lebih banyak dibanding kebakaran hutan tropis lain. Asapnya mencekik jutaan warga Kalimantan dan Sumatera, bahkan sampai Singapura dan Malaysia.
Ironinya telak. Jutaan hektare hutan Indonesia, bersama hutan tropis yang tersisa di berbagai negara, adalah andalan dunia untuk menahan laju emisi karbon. Setiap ton karbon yang lepas dari hutan dan gambut yang terbakar menambah beban penanganan perubahan iklim, dan kerja keras itu menjadi makin berat.
Angka-Angka yang Seharusnya Membuat Kita Waspada
Indonesia punya sekitar 120,5 juta hektare kawasan hutan, atau sekitar 63 persen daratan. Biomassa hutan tropisnya diperkirakan menyimpan sekitar 13 miliar ton karbon, dan bisa mencapai 23,4 miliar ton bila hutan sekunder dan definisi tutupan pohon yang lebih longgar ikut dihitung.
Gambutnya, sekitar 14 juta hektare, menyimpan karbon sangat besar di tanah organik. “Tanah gambut menyimpan hingga 20 kali lebih banyak karbon per hektare dibanding tanah hutan mineral biasa,” tulisnya. Menurut makalah itu, total karbon di hutan hujan dan gambut diperkirakan 46,6 hingga 100 miliar ton. Mangrove seluas sekitar 3,3 juta hektare menambah simpanan 3,0 hingga 5,2 miliar ton.
Itulah yang dipertaruhkan setiap kali kanal gambut digali, lahan dibuka dengan api, atau hutan alam dilepas untuk konversi.
Ancaman Tidak Selalu Datang dengan Gergaji
Wandoyo menegaskan kehilangan karbon tak selalu berupa penggundulan total. “Tidak semua kehilangan karbon hutan berasal dari deforestasi total,” katanya. Degradasi menggerus biomassa, struktur, dan simpanan karbon pelan-pelan tanpa mengubah status lahan di atas kertas. “Hutan yang terdegradasi umumnya menyimpan lebih sedikit karbon dan lebih rentan terhadap kebakaran, perambahan lebih lanjut, dan akhirnya konversi,” ujarnya.
Ancaman paling kasat mata adalah kebakaran, terutama di gambut yang dikeringkan. “Api dapat terus membara di bawah permukaan tanah dalam waktu lama,” tulisnya. Kebakaran gambut melepas karbon dalam jumlah besar dan menyelimuti kawasan dengan asap partikel halus yang mengganggu kesehatan hingga melintasi batas negara.
Pelajarannya, tegas Wandoyo, jelas. “Penanganan kebakaran tidak bisa hanya bergantung pada tanggap darurat. Mengatasi penyebab mendasar kerusakan gambut dan memperbaiki pengelolaan lahan serta air sama pentingnya,” katanya.
Di balik semua itu ada persoalan yang lebih sulit. “Pengelolaan karbon hutan bukan sekadar persoalan teknis,” tegasnya. Tenurial lahan, tekanan pertumbuhan ekonomi, tambang, perkebunan, infrastruktur, dan lemahnya koordinasi kelembagaan menentukan nasib karbon sama kuatnya dengan faktor ekologis.
Tanam Pohon Saja Tidak Cukup
Pesan paling menohok ada di bagian pelajaran. “Mitigasi iklim lewat hutan tidak bisa hanya bergantung pada penanaman pohon baru,” tegas Wandoyo.
Alasannya sederhana dan keras. Hutan alam, gambut, dan mangrove sudah menyimpan karbon dalam jumlah raksasa yang terkumpul sangat lama. “Begitu ekosistem ini dibuka, dikeringkan, atau dibakar, karbon dalam jumlah besar dapat dilepas,” tulisnya. “Menghindari hilangnya simpanan karbon yang ada harus tetap menjadi prioritas utama, berdampingan dengan rehabilitasi dan reforestasi.”
Bahkan restorasi, kata dia, tak boleh dipahami secara dangkal. “Restorasi harus dirancang berdasarkan proses ekologis, bukan sekadar menanam pohon. Memulihkan hidrologi, fungsi ekosistem, regenerasi alami, dan penghidupan warga itu esensial untuk keberhasilan jangka panjang.”
Ia juga mengingatkan, karbon tak pernah patuh pada peta administratif. “Karbon tidak mengikuti batas administratif,” ujarnya. “Kegiatan di luar hutan dapat memengaruhi apa yang terjadi di dalamnya.”
Dari REDD+ sampai FOLU Net Sink 2030
Dua dekade terakhir Indonesia menyusun respons kebijakan yang makin luas: dari REDD+, pembayaran berbasis hasil bersama Green Climate Fund dan Forest Carbon Partnership Facility, program yurisdiksi Kalimantan Timur, lembaga BPDLH, hingga kerangka Nilai Ekonomi Karbon.
Puncaknya adalah FOLU Net Sink 2030, target agar penyerapan sektor kehutanan dan penggunaan lahan setara atau melebihi emisinya pada 2030, dengan proyeksi serapan bersih sekitar 140 juta ton COâ‚‚-ekuivalen. “Target net sink menuntut lebih dari sekadar menambah penanaman pohon,” tulis Wandoyo. “Ia menuntut kita mempertahankan simpanan karbon yang ada, menekan emisi dari ekosistem yang terganggu, dan meningkatkan kapasitas hutan serta lanskap untuk menyerap karbon.”
Dengan kebakaran yang kini melepas karbon jutaan ton per hari, jarak antara target di atas kertas dan kenyataan di lapangan terasa kian lebar.
Pasar Karbon Berdiri di Atas Kepercayaan
Wandoyo juga memberi peringatan pada pasar karbon. “Pendanaan karbon hutan bergantung pada kepercayaan,” tegasnya.
Syaratnya berat. “Penurunan emisi dan penyerapan karbon harus dapat diukur, dilaporkan, dan diverifikasi,” katanya. Registri transparan, aturan akuntansi karbon yang jelas, pengaman lingkungan dan sosial, serta pembagian manfaat yang adil menjadi harga mati. “Tata kelola yang baik sama pentingnya untuk menentukan siapa yang berhak berpartisipasi, bagaimana manfaat dibagi, dan bagaimana konflik diselesaikan.”
Ia mengingatkan pula tujuan akhirnya. “Pendanaan iklim harus mendukung kegiatan yang menghasilkan manfaat lingkungan nyata dan bertahan lama, bukan klaim karbon jangka pendek,” ujarnya.
Bagi warga sekitar hutan, taruhannya lebih nyata lagi. “Kebijakan yang hanya berfokus pada pembatasan akan sulit dipertahankan bila masyarakat tidak memiliki akses yang aman, alternatif ekonomi, atau insentif untuk berpartisipasi,” tulisnya.
Krisis Sumber Daya Manusia
Satu bagian yang sering terlewat dalam diskusi karbon adalah manusianya. “Menjaga hutan Indonesia sebagai penyerap karbon bukan hanya tantangan kebijakan dan pendanaan,” kata Wandoyo. “Ini juga tantangan kapasitas manusia.”
Pendidikan kehutanan, menurutnya, harus beradaptasi. Lulusan masa depan dituntut menguasai ekologi sekaligus ekonomi, ilmu sosial, dan kebijakan iklim, ditambah kompetensi teknis baru: akuntansi karbon, penginderaan jauh dan SIG, MRV, pengembangan proyek karbon, pengaman sosial-lingkungan, hingga tata kelola pasar karbon. Pelatihan pun tak boleh berhenti di kampus. Pemerintah daerah, pengelola hutan, kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat dan lokal, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil perlu mengaksesnya.
Ia menaruh harapan besar pada pendidikan. “Pendidikan dapat menjadi jembatan penting antara pemahaman ilmiah, penerapan kebijakan, dan aksi masyarakat,” ujarnya. Memahami hutan sebagai “infrastruktur alam jangka panjang untuk pengaturan iklim”, katanya, bisa memperluas cara pandang publik melampaui produksi kayu dan ketersediaan lahan.
Seruan dari Korea
Di panggung internasional itu, Wandoyo mengajak mitra luar negeri menjadikan Indonesia lapangan belajar bersama: riset karbon hutan tropis, restorasi gambut, karbon biru mangrove, teknologi pemantauan, hingga kurikulum dan program peningkatan kapasitas bersama.
“Kemitraan seperti itu harus berbasis saling belajar,” tegasnya. “Indonesia punya pengalaman penting untuk dibagikan, tetapi juga dapat belajar dari kemajuan sains, teknologi, pendanaan, dan tata kelola hutan yang dikembangkan di tempat lain.”
Ia mengingatkan satu hal terakhir. “Hutan tidak boleh direduksi menjadi karbon semata,” ujarnya. Hutan yang menyimpan karbon juga menjaga keanekaragaman hayati, mengatur air, melindungi tanah, menopang perikanan dan pertanian, serta mengurangi risiko bencana.
Penutupnya lugas. “Skala tantangan iklim menuntut kerja sama lintas negara, lembaga, disiplin, dan sektor,” kata Wandoyo. Menjaga hutan tropis sebagai penyerap karbon, tegasnya, tak bisa dikerjakan satu negara sendirian.
Namun pertanyaan yang tertinggal di benak adalah yang melatari seluruh makalahnya, dan kini dijawab oleh asap yang menyelimuti Kalimantan dan Sumatera: apakah hutan Indonesia akan menjadi penyelamat iklim dunia, atau sumber emisi berikutnya? | Laporan Hamdan Husein
Recent Comments