sisipandang.com – Ada fakta telanjang soal keputusan angka parliamentary threshold yang tak bisa dipungkiri, dari pemilu ke pemilu. Angka ini lahir dari obrolan-obrolan informal elite partai besar — di ruang tertutup, di lobi-lobi politik, di kesepakatan tak tertulis antar ketua umum — jauh sebelum draf undang-undang itu resmi disodorkan ke meja pembahasan. Begitu masuk DPR, semuanya sudah settled. Yang tersisa cuma seremoni pengesahan.
Rakyat tidak pernah diajak bicara. Rakyat cuma dikasih hasil akhir: angka ambang batas yang entah dari mana asal-usulnya, tapi anehnya selalu menguntungkan partai-partai yang sama, pemilu demi pemilu.
Rakyat Dibiarkan Bingung, dan Itu Disengaja
Coba tanya orang di jalan: kenapa suara partai yang dia coblos bisa hilang total, padahal jutaan orang lain juga memilih partai yang sama? Kebanyakan tidak bisa jawab. Bukan karena mereka bodoh — tapi karena sistem ini memang dirancang supaya tidak dipahami. Threshold dibungkus istilah teknis, dijejali persentase yang terdengar rumit, lalu dilempar ke publik seolah itu murni soal “penyederhanaan sistem”, bukan soal kekuasaan.
Kebingungan rakyat ini bukan efek samping. Ini fitur. Selama rakyat tidak paham bagaimana suaranya bisa lenyap, selama itu pula partai besar bisa terus memainkan angka ambang batas tanpa perlawanan publik yang berarti.
Ini Bukan Aturan Main, Ini Persekongkolan Angka
Sebut saja apa adanya: parliamentary threshold bukan produk demokrasi, ia produk kartel politik. Partai-partai besar duduk bersama — bukan sebagai peserta pemilu yang setara, tapi sebagai pemegang kunci aturan main — lalu menentukan sendiri berapa suara minimal yang boleh “lolos” ke Senayan. Wasit dan pemain jadi satu tubuh. Dan setiap kali angka itu dinaikkan, yang tersingkir bukan partai-partai kecil yang gagal bersaing secara ide, tapi jutaan pemilih sah yang kebetulan memilih partai yang tidak masuk hitungan elite.
Ini bukan seleksi alam demokrasi. Ini pembegalan suara rakyat yang dilegalkan lewat undang-undang, dirancang di ruang informal, disahkan lewat formalitas kosong, dan dijalankan tanpa pernah rakyat benar-benar diberi tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada suaranya.
Berhenti Membuang Suara Rakyat ke Tong Sampah
Kalau sistem pemilu memang mengklaim berdiri di atas kedaulatan rakyat, maka tidak ada ruang untuk aturan yang lahir dari kesepakatan tertutup segelintir elite partai. Ambang batas yang sah adalah ambang batas yang dibahas terbuka, dipertanggungjawabkan ke publik, dan tidak dirancang untuk menyingkirkan siapa pun demi kenyamanan partai besar.
Selama itu tidak terjadi, jangan heran kalau rakyat terus bertanya — dengan marah, dengan bingung, dengan curiga yang beralasan — ke mana perginya jutaan suara yang mereka titipkan lewat bilik suara. Lantas Pemilu lima tahunan itu dibuat untuk kepentingan siapa? |
Recent Comments