sisipandang.com – Pencopotan Purbaya dari kursi Menteri Keuangan seharusnya menjadi peristiwa politik yang lumrah — pergantian pejabat adalah hak prerogatif Presiden. Tapi yang membuat publik gelisah bukan pencopotannya, melainkan kesunyian yang menyertainya. Tidak ada penjelasan yang memadai. Tidak ada narasi yang jelas. Dan di ruang kosong itulah spekulasi tumbuh subur, sementara kepercayaan publik perlahan tergerus.
Diam Bukan Strategi, Diam Adalah Risiko
Presiden Prabowo mungkin berpikir bahwa tidak menjelaskan adalah cara aman untuk melewati kontroversi ini tanpa memperbesar sorotan. Tapi ini keliru. Ketika sebuah kementerian sepenting Kementerian Keuangan — jantung fiskal negara — mengalami pergantian pucuk pimpinan tanpa penjelasan yang terukur, publik tidak akan menerima kekosongan itu dengan tenang. Mereka akan mengisinya sendiri, dengan asumsi, dengan curiga, dengan narasi liar yang jauh lebih merugikan ketimbang penjelasan yang jujur sekalipun pahit.
Jika Presiden memilih bicara, maka bicaranya pun tidak boleh setengah-setengah. Penjelasan itu harus terukur secara kuantitatif dan kualitatif — bukan sekadar retorika normatif yang menenangkan sesaat tapi tidak menjawab substansi.
Beban di Pundak Suahasil
Kini tongkat estafet ada di tangan Suahasil. Namun pergantian ini membawa risiko tersendiri. Ada kemungkinan besar Suahasil akan memilih jarak dari kebijakan dan gaya komunikasi Purbaya — lebih irit bicara, lebih hati-hati, bahkan berpotensi meralat pernyataan-pernyataan pendahulunya. Bagi sebagian pihak, ini mungkin terlihat sebagai langkah “menstabilkan” situasi. Tapi bagi publik yang sedang mencari kepastian, sikap semacam ini justru bisa dibaca sebagai pengakuan tak langsung bahwa ada yang keliru — tanpa pernah menyebut apa yang keliru itu.
Ketidakjelasan berlapis semacam ini tidak menguntungkan siapa pun. Bukan pemerintah, bukan pula publik yang berhak tahu ke mana arah kebijakan fiskal negara mereka.
Oktober yang Menentukan
Momentum ini datang di waktu yang sangat sensitif. Oktober nanti, pemerintahan ini genap berjalan dua tahun. Ini bukan sekadar angka kalender — ini adalah titik evaluasi psikologis publik terhadap janji dan realisasi. Kepercayaan yang dibangun sejak awal pemerintahan sedang diuji, dan setiap kegaduhan yang tidak dijelaskan dengan baik akan menjadi beban tambahan yang mempercepat erosi kepercayaan itu.
Jika dibiarkan, publik bisa jatuh pada titik yang paling berbahaya bagi sebuah pemerintahan: bukan marah, bukan protes, melainkan hopeless — kehilangan harapan. Dan pemerintahan yang dihadapi oleh rakyat yang putus asa jauh lebih sulit dipulihkan ketimbang yang dihadapi oleh rakyat yang marah, karena kemarahan masih menyisakan energi untuk berharap perubahan, sementara keputusasaan tidak menyisakan apa-apa.
Klarifikasi, Bukan Sekadar Pernyataan
Maka tuntutan ini sederhana namun mendesak: Presiden harus mengambil kebijakan untuk memberikan penjelasan, melakukan klarifikasi, dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Bukan pernyataan normatif yang hanya meredam sesaat, tapi klarifikasi yang benar-benar menjawab: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan ke arah mana kebijakan fiskal negara akan dibawa selanjutnya.
Rakyat tidak menuntut kesempurnaan dari pemerintahnya. Yang mereka tuntut adalah kejujuran dan kejelasan arah. Jangan sampai negara mengatakan sesuatu, tapi rakyat tidak pernah benar-benar tahu ke mana arah yang dimaksud. | Penulis – Host JUST TALKS Jurnal Politik TV
Recent Comments