sisipandang.com – Selasa malam, 6 Oktober lalu, layar-layar gadget menyala, linimasa menahan napas. Publik menunggu satu kata dari Gedung MK: diskualifikasi. Tapi yang datang kemudian justru tiga kata yang dingin dan prosedural: tidak dapat diterima.
Bagi sebagian orang, itu anti-klimaks. Seperti menonton adu penalti yang berakhir ketika wasit meniup peluit dan menyatakan pertandingan tak jadi digelar. Tetapi bagi yang membaca lebih teliti, malam itu bukan akhir cerita. Itu awal babak baru, dan babak ini jauh lebih berbahaya bagi mereka yang berkuasa.
Hakim Memilih Tidak Memutus
Mari jujur membaca apa yang terjadi. MK tidak menyatakan tuduhan itu salah. MK juga tidak menyatakan tuduhan itu benar. MK memilih tidak masuk ke pokok perkara sama sekali.
Pilihan itu terdengar teknis. Namun ia tidak menghapus pertanyaan yang kini menggantung di langit republik: apakah konstitusi ditegakkan oleh pengadilan, atau hanya oleh kehendak politik mereka yang sedang berkuasa?
Pertanyaan itu tidak mati di ruang sidang. Ia pindah alamat, dan alamat barunya adalah Senayan.
Gawang Kosong, Bola Dioper ke Kawan
Ustaz Sambo, Plt. Ketua Umum Partai Ummat, menggambarkannya dengan bahasa lapangan hijau. Menurutnya, MK sebenarnya sudah membuka pintu, lalu menutupnya kembali sebelum ada yang sempat melangkah masuk. Dalam metafora bolanya: gawang sudah kosong, tetapi bola justru dioper ke kawan sendiri.
Metafora itu pedas, dan sulit dibantah. Sebab begitulah kesan yang tertinggal. Pintu terbuka sejenak, cahaya masuk, lalu kuncinya diserahkan ke pihak yang paling punya kepentingan untuk membiarkannya tetap tertutup. Kini bola panas pemakzulan Gibran bergulir di Gedung DPR/MPR.
Konstitusinya Jelas, Jalan Politiknya yang Terjal
Konstitusi sebenarnya tidak samar. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat.
Prosesnya berjenjang. Dimulai dari DPR, diperiksa oleh MK, lalu diputuskan oleh MPR. Setiap tahap menuntut dukungan dua pertiga suara dengan kuorum yang ketat.
Ustaz Sambo optimistis semuanya bisa tuntas dalam dua minggu. Optimisme itu terdengar heroik. Tetapi politik tidak dihitung dengan semangat, melainkan dengan kursi. Dan hitungan kursi, tentu saja tidak sesederhana itu.
Kunci Itu Ada di Tangan yang Berkepentingan
Di titik inilah ironinya mengeras. Koalisi pengusung berkuasa di Senayan. Presiden, yang juga ketua umum partai, memegang kunci. Pemakzulan hampir mustahil bergerak tanpa restu dua pihak itu. Artinya, nasib sebuah gugatan konstitusional bergantung pada kemauan mereka yang justru menjadi bagian dari pusaran persoalan.
Lalu bagaimana dengan partai-partai besar yang selama persidangan di MK memilih diam? Kini mereka diuji. Jika mengaku merasa “ditipu,” apa langkahnya? Jika mengaku tidak tahu, apa pertanggungjawabannya? Sikap “menunggu dan melihat” bukanlah ketiadaan sikap. Menunggu juga sebuah sikap, dan rakyat mencatatnya.
Keberanian yang Layak Dicatat
Ada satu hal yang patut diapresiasi tanpa harus sepakat dengan semua retorika yang menyertainya.
Dari belasan pemohon, hanya Partai Ummat yang berani berdiri sebagai partai politik. Partai kecil, di luar parlemen, tanpa logistik besar, menanggung risiko yang dihindari partai-partai besar. Pertaruhan itu mungkin menguntungkan mereka secara politik. Itu wajar dalam demokrasi. Tetapi keberanian tetaplah keberanian, dan sejarah biasanya mengingat siapa yang berdiri, bukan siapa yang bersembunyi di balik kursi.
Seluruh Rakyat Menonton
MK sudah menjalankan pilihannya. Kini giliran Senayan menjawab. Apakah para wakil rakyat akan membuktikan bahwa pintu yang dibuka itu benar-benar bisa dilewati? Atau kunci itu akan terus digenggam, sementara bola dibiarkan mengendap di tengah lapangan hingga peluit akhir dibunyikan?
Apa pun jawabannya, ia akan tercatat. Bukan hanya dalam risalah sidang, tetapi dalam ingatan publik yang tidak pernah benar-benar lupa. Pertandingan belum selesai. Penonton masih di tribun. Dan kali ini, wasit sudah pulang..! |
Recent Comments