sisipandang.com – Satu dekade kekuasaan Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus. Pengamat politik Prof. TB Massa Djafar menilai, kontrol Jokowi atas hampir seluruh instrumen hukum dan kekuasaan selama 10 tahun terakhir membentuk pola relasi yang jauh menyimpang dari cita-cita hukum sebagai panglima tertinggi.
“Kita paham betul, relasi kekuasaan selama 10 tahun itu hampir semua instrumen hukum, instrumen kekuasaan, ada di bawah kontrol Pak Jokowi,” tegas Massa Djafar, di kanal JUST TALKS Jurnal Politik TV 16 Juli 2026 lalu.
Ia menyoroti bagaimana aparat penegak hukum—polisi, jaksa, hingga hakim—selama satu dekade itu bekerja dalam bayang-bayang kendali presiden, sebuah kondisi yang menurutnya berada di luar teori kekuasaan normal maupun amanat UUD 1945. Dengan kata lain, hukum tak lagi berdiri sebagai panglima, melainkan menjadi instrumen kekuasaan itu sendiri.
Prabowo Menghadapi Medan yang Berbeda
Ketika kekuasaan berpindah ke Presiden Prabowo Subianto, konstelasi itu justru berbalik. Massa Djafar mencatat gejala ketidakefektifan kontrol kekuasaan yang tak pernah terjadi di era Jokowi.
“Dulu, mana ada yang berani demo besar-besaran ke Pak Jokowi? Enggak ada. Mana ada yang sampai kepada penghinaan segala macam? Sekarang, Pak Prabowo itu sepertinya setengah enggak dianggap,” ujarnya.
Bagi Massa Djafar, gejala ini adalah indikator gamblang bahwa instrumen kekuasaan tak lagi bekerja efektif di bawah kendali Prabowo. Ia menunjuk konflik terbuka antara Polri dan Kejaksaan Agung sebagai bukti konkret: Polri yang selama ini berada dalam pengaruh presiden kini berhadapan dengan kejaksaan yang mulai bergeser masuk orbit pengaruh presiden baru. Konflik semacam ini, tegasnya, adalah keniscayaan dari pergeseran kekuasaan yang belum tuntas.
Antara Penegakan Hukum dan Kompromi Politik
Di tengah gelombang kritik keras dari kelompok kritis di media sosial yang menuding Prabowo tak berdaya, muncul desakan agar presiden segera bersikap tegas. Langkah Prabowo memanggil pihak-pihak terkait dibaca publik sebagai awal dari penjelasan resmi.
Namun ketika disinggung apakah langkah itu murni penegakan hukum atau sekadar kompromi politik, Massa Djafar enggan memberi jawaban hitam-putih.
“Kita tidak tahu apakah ini kompromi atau jalan hukum. Mungkin ini satu model kombinasi,” ujarnya—menduga Prabowo tengah menempuh strategi pelan tapi pasti, atau justru mengulur waktu sembari mencari celah dan dukungan di luar pemerintahan.
Bayang Cukong dan Keterbatasan Kekuasaan
Analisis paling tajam Massa Djafar datang di bagian penutup: tanpa dukungan kuat dari masyarakat sipil dan kelompok-kelompok strategis, upaya penegakan hukum—apalagi upaya “bersih-bersih”—akan mentok pada tembok relasi kekuasaan lama yang masih sangat kokoh.
“Pak Prabowo itu mungkin hanya mampu mengontrol setengahnya. Pengaruh Pak Jokowi masih kuat sekali. Siapa yang tidak tahu bahwa kekuatan uang dalam kendali Pak Jokowi, dengan cukong-cukong di belakangnya, adalah sesuatu yang tak bisa dipungkiri,” pungkasnya.
Pertanyaan soal kompromi atau jalan hukum, menurut Massa Djafar, belum bisa dijawab tuntas. “Kita belum bisa mengambil kesimpulan. Ini mungkin model kombinasi,” tutupnya. |
Recent Comments