Catatan Bang Hadhy – Host JUST TALKS Jurnal Politik TV
sisipandang.com – Politik hari ini tidak lagi berbicara dari podium. Ia berbicara dari layar genggam, dalam bentuk unggahan tiga puluh detik, komentar yang dibalas dalam hitungan menit, dan narasi yang bisa viral sebelum sempat diverifikasi. Komunikasi politik telah pindah rumah—dari ruang sidang dan konferensi pers, ke linimasa yang tak pernah tidur. Pertanyaannya bukan lagi apakah pindah rumah ini baik atau buruk. Pertanyaannya adalah: siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dikorbankan, dalam perpindahan ini?
Demokratisasi yang Nyata, Bukan Sekadar Jargon
Ada satu hal yang harus diakui jujur: era digital telah merobohkan tembok yang dulu memisahkan elite politik dari rakyat kebanyakan. Seorang pejabat publik kini bisa dikritik langsung, secara terbuka, oleh siapa saja yang punya kuota internet. Ini bukan hal kecil. Selama puluhan tahun, akses terhadap kekuasaan adalah hak istimewa segelintir orang—wartawan senior, aktivis dengan koneksi, atau elite yang punya nomor telepon pejabat. Sekarang, sebuah cuitan bisa memaksa institusi negara memberi klarifikasi dalam hitungan jam, bukan minggu.
Digitalisasi juga memberi ruang bagi suara-suara yang selama ini dipinggirkan oleh media arus utama: petani yang lahannya digusur, buruh yang upahnya ditahan, masyarakat adat yang hutannya dirambah. Mereka tidak lagi butuh izin redaksi untuk didengar. Ini adalah kemenangan struktural yang nyata, bukan romantisme kosong tentang “kebebasan berekspresi.”
Tapi Kecepatan Bukan Kedalaman
Namun di balik euforia keterbukaan ini, ada ongkos yang sering diabaikan. Komunikasi politik digital diberi hadiah oleh algoritma yang mencintai kemarahan, bukan argumen. Konten yang paling banyak dibagikan bukanlah yang paling benar atau paling substantif, melainkan yang paling memicu emosi. Politik pun berubah bentuk: dari adu gagasan menjadi adu framing, dari perdebatan kebijakan menjadi pertarungan meme.
Ruang publik digital juga menciptakan ilusi partisipasi. Orang merasa telah “berpolitik” karena membagikan unggahan atau menulis komentar pedas, padahal energi itu jarang sekali berlanjut menjadi pengawasan kebijakan yang konsisten atau partisipasi dalam proses formal. Demokrasi butuh warga yang tekun, bukan sekadar warga yang riuh.
Yang lebih berbahaya lagi: platform digital adalah lahan subur bagi disinformasi terorganisir. Buzzer, akun anonim, dan operasi siber dibiayai untuk membentuk opini publik secara sistematis—sesuatu yang jauh lebih sulit dilacak dan dilawan dibanding propaganda konvensional. Ketika kebenaran bersaing dengan kebohongan yang diproduksi massal dan disebar oleh bot, yang menang bukan selalu argumen yang lebih kuat, melainkan yang lebih banyak modal.
Polarisasi sebagai Model Bisnis
Satu hal yang jarang dibicarakan terus terang: polarisasi politik di era digital bukan kecelakaan, ia adalah model bisnis. Platform media sosial dirancang untuk memaksimalkan waktu tayang, dan cara paling efektif memaksimalkan waktu tayang adalah dengan menyodorkan konten yang menegaskan apa yang sudah dipercaya penggunanya—sekaligus membuat mereka marah pada pihak yang berseberangan. Ruang gema (echo chamber) bukan efek samping, melainkan fitur yang menguntungkan pemilik platform.
Akibatnya, masyarakat tidak sekadar berbeda pendapat soal kebijakan, tapi hidup dalam realitas informasi yang sepenuhnya berbeda. Ini bukan lagi soal siapa benar dan siapa salah dalam sebuah isu—ini soal dua kelompok masyarakat yang tidak lagi punya fakta bersama untuk diperdebatkan. |
Recent Comments