Catatan Bang Hadhy – Host JUST TALKS Jurnal Politik TV
Wajah Ibu Susanah sumringah disorot kamera di Sidang Tahunan MPR. Presiden Prabowo memperkenalkannya sebagai pengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram.
Publik riuh menghitung: kalau benar, buruh kupas bawang bisa lebih tajir dari menteri. Istana pun buru-buru berkelit—katanya cuma salah ucap, angka yang benar Rp700 per kilogram. Andai cuma itu, mungkin bisa dimaafkan. Presiden manusia biasa, lidah bisa keseleo. Tapi yang terbongkar setelahnya jauh lebih memalukan.
Bukan Salah Ucap. Ini Salah Data
Situs resmi Komdigi sendiri sudah pernah menulis profil Susanah: ibu tiga anak asal Cileungsi yang bekerja menjahit kain majun di pagi hari dan mencuci ompreng di dapur MBG. Bukan pengupas bawang.
Lalu angka Rp700 per kilogram itu sendiri, ternyata upah menjahit kain lap, bukan upah kupas bawang. Jadi bukan cuma nol yang kelebihan. Pekerjaannya salah total. Alamatnya pun meleset—naskah pidato menulis Kota Bogor, presiden menyebut Kabupaten Bogor. Tiga kesalahan sekaligus, dalam satu paragraf pidato kenegaraan. Ini bukan lagi soal lidah yang keseleo. Ini soal data yang busuk sebelum sempat dibacakan.
Podium Negara Bukan Tempat untuk Data Asal Comot
Pidato kenegaraan bukan status media sosial yang bisa dihapus kalau salah ketik. Ia dibacakan presiden, disaksikan seluruh bangsa, direkam untuk sejarah. Setiap nama dan angka yang keluar dari podium itu jadi kebenaran resmi negara—sampai terbukti sebaliknya, seperti sekarang.
Ibu Susanah datang membawa kebanggaan sebagai wajah rakyat kecil penerima bantuan sosial. Yang pulang dibawanya justru cerita yang salah tentang hidupnya sendiri, disiarkan ke seluruh negeri. Martabatnya dipertaruhkan demi ilustrasi pidato yang datanya sendiri tidak dicek.
Kalau nama dan upah satu ibu saja bisa keliru berlapis-lapis sampai ke podium tertinggi negara, apa jaminannya angka kemiskinan, angka pengangguran, atau klaim keberhasilan program yang dibacakan di pidato yang sama itu benar?
Lantas, Siapa yang Bertanggung Jawab?
“Nanti kita cek ya” tidak cukup. Pertanyaannya harus lebih tegas: siapa bertanggung jawab, dan apa bentuk pertanggungjawaban tim penyusun pidato presiden? Siapa yang menulis profil Susanah untuk bahan pidato? Kenapa data yang dipakai berbeda dari yang sudah tertulis di situs resmi Komdigi sendiri? Ke mana perginya mekanisme verifikasi sebelum sebuah nama dan angka layak dibacakan presiden di hadapan DPR, DPD, dan rakyat?
Jangan biarkan pertanyaan itu menguap begitu saja. Rakyat berhak tahu siapa bertanggung jawab dan apa bentuk pertanggungjawaban tim penyusun pidato presiden atas kekacauan data ini—bukan sekadar permintaan maaf yang lewat begitu saja lalu dilupakan.
Presiden berhak atas data yang benar sebelum ia bicara. Rakyat berhak atas kebenaran, bukan angka comotan yang lolos tanpa dicek.
Kalau ini dibiarkan selesai dengan permintaan maaf basa-basi, jangan heran kalau lain kali yang salah bukan lagi upah seorang ibu—tapi angka yang menentukan nasib jutaan orang. |
Recent Comments