Catatan Bang Hadhy – Host JUST TALKS Jurnal Politik TV
Di Menara Unas, Ragunan – Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026) lalu, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat membuka kartu yang jarang berani dibuka pejabat negara: ia mengaku dilematis.
Dalam Seri Seminar Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional bertajuk “Perspektif Kritis: Membedah Arah Kebijakan Pemerintahan Prabowo Menanggulangi Kehancuran Lingkungan”, mantan aktivis mahasiswa ITB yang pernah dipecat dan dipenjara di era Orde Baru itu bercerita soal berjibunnya surat permohonan izin usaha — mulai dari industri kehutanan, pertambangan, hingga manufaktur—yang menumpuk di mejanya, menunggu tanda tangannya.
Tak diteken, dianggap menghambat investasi. Diteken, taruhannya adalah nasib hutan dan lingkungan kita.
Ini bukan pidato normatif soal komitmen hijau. Ini pengakuan jujur seorang menteri yang di kepalanya : menurut penuturannya sendiri, berkecamuk setiap kali pena harus digoreskan. Ia bersikeras setiap izin yang dikeluarkannya harus dipastikan tidak merusak lingkungan—standar yang, jika benar-benar dijalankan, akan membuat banyak proposal investasi kandas di tangannya sendiri.
Kalimat santai itu sebetulnya alarm. Ia menyingkap kenyataan yang lebih besar dari sekadar karakter pribadi seorang menteri: jabatan Menteri Lingkungan Hidup didesain sebagai palang pintu kerusakan, tapi dalam praktiknya kerap terjebak jadi meja stempel bagi ekonomi ekstraktif.
Maka soalnya bukan lagi apakah Jumhur punya nurani—jelas ia punya, dan itu langka di republik ini. Soalnya: sistem macam apa yang membiarkan nurani satu orang bertarung sendirian melawan ratusan berkas investasi, tanpa perlindungan kelembagaan sama sekali?
Begitupun Jumhur menyebut situasi ini “cukup seru”, untuk dihadapi dan mengaku tak tahu sampai kapan bisa bertahan.
Jika arah kebijakan lingkungan Pemerintahan Prabowo hanya bertumpu pada seberapa kuat batin satu menteri menahan godaan tanda tangan, maka nasib lingkungan hidup Indonesia sedang dipertaruhkan pada koin yang bisa jatuh ke sisi mana saja—dan cepat atau lambat, nurani itu akan menemui titik jenuhnya.
Karena itu publik, mulai dari kalangan akademisi hingga aktifis yang kerap lantang bersuara kritis, perlu mendukung dan menjaga integritas Jumhur agar tak tergerus, seperti yang lainnya.
Recent Comments